MAKASSAR – Tantangan kesehatan di wilayah urban atau perkotaan semakin kompleks. Tidak hanya berkutat pada penyakit menular dan tidak menular secara fisik, namun isu kesehatan mental kini menjadi ancaman nyata bagi produktivitas warga kota. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas), Prof. Amran Razak, M.Sc., menekankan pentingnya revitalisasi fungsi pengawasan sosial dan rencana aksi kesehatan yang menyentuh level akar rumput atau kelurahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Amran saat hadir sebagai penanggap dalam diskusi “Ngopi Bareng” bertajuk “Problematika Kesehatan Warga Urban: Data, Kebijakan, dan Catatan Warga”. Acara yang diselenggarakan oleh Pelakita.ID bekerja sama dengan FKM Unhas ini berlangsung di Cafe Red Corner, Makassar, pada 15 Februari 2026.
Mengembalikan Fungsi Posyandu sebagai Alat Monitoring Sosial
Dalam pemaparannya, Prof. Amran Razak menyoroti pergeseran peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masa kini. Menurutnya, di masa lalu, Posyandu bukan sekadar tempat menimbang bayi atau imunisasi, melainkan instrumen monitoring sosial yang sangat efektif.
“Dulu, jika ada seorang ibu yang tidak hadir di Posyandu, hal itu langsung menjadi alarm bagi kader. Itu indikator adanya masalah, entah itu masalah kesehatan, ekonomi, atau sosial. Sekarang, fungsi monitoring ini melemah. Akibatnya, banyak kasus fatal seperti kematian warga yang baru diketahui tetangga setelah kejadian,” ungkap Prof. Amran.
Beliau mendorong agar fungsi pengawasan komunitas ini dihidupkan kembali melalui sistem komunikasi kesehatan yang lebih fokus. Penguatan layanan primer di Puskesmas dan optimalisasi peran kader di tingkat kelurahan adalah kunci untuk melakukan langkah preventif dan promotif sebelum masalah kesehatan menjadi beban biaya yang mahal di tingkat layanan sekunder (rumah sakit).
Urgensi Kesehatan Mental di Tengah Stres Perkotaan
Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh Prof. Amran adalah isu kesehatan mental yang seringkali terabaikan dalam kebijakan kesehatan urban. Kehidupan di kota besar seperti Makassar membawa beban psikologis tersendiri, mulai dari kemacetan, kebisingan, hingga tekanan ekonomi.
“Stres perkotaan bukan hanya masalah individu, tetapi masalah produktivitas wilayah. Stres yang dialami warga di perjalanan menuju tempat kerja akan berdampak pada kinerja mereka. Saat ini, akses terhadap layanan kesehatan mental masih sangat mahal dan seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat luas,” jelasnya.
Data menunjukkan bahwa pasien kesehatan mental di Makassar tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga daerah penyangga seperti Gowa dan Maros. Ini menandakan bahwa intervensi kesehatan mental harus menjadi prioritas dalam rencana aksi kesehatan pemerintah kota, termasuk dalam penyusunan anggaran (APBD).
Politik Kesehatan dan Digitalisasi Layanan
Sebagai pakar politik kesehatan, Prof. Amran juga memotivasi mahasiswa dan alumni FKM Unhas untuk tidak hanya bercita-cita menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berani masuk ke ranah politik atau legislatif (DPRD).
“Kita butuh orang-orang yang paham kesehatan masyarakat duduk di kursi pengambilan kebijakan. Dengan begitu, pembahasan mengenai pembiayaan kesehatan dan politik kesehatan bisa dilakukan oleh mereka yang memang kompeten di bidangnya,” tuturnya.
Selain itu, beliau menyoroti pentingnya riset mengenai efektivitas digitalisasi layanan kesehatan. Meski digitalisasi menawarkan efisiensi dan biaya rendah, Prof. Amran mengingatkan bahwa tidak semua kasus kesehatan—terutama yang kompleks dan membutuhkan sentuhan empati—bisa diselesaikan melalui layar gadget. Perbandingan antara layanan konvensional dan digital harus terus dikaji untuk menemukan format terbaik bagi warga Makassar.
Usulan Rencana Aksi Skala Kelurahan
Sebagai langkah konkret, Prof. Amran mengusulkan adanya “Kelurahan Percontohan” di Makassar yang menerapkan prinsip-prinsip kota sehat secara komprehensif. Rencana aksi ini bisa dimulai dari hal-hal mendasar namun berdampak besar, seperti:
- Lorong Sehat: Menciptakan lingkungan yang bersih dan asri di pemukiman padat.
- Pengelolaan Sampah: Memandang sampah bukan hanya sebagai limbah, tapi sebagai indikator gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat.
- Pangan Sehat UMKM: Memastikan kantin sekolah dan jajanan UMKM diawasi aspek gizinya.
- Ruang Publik Ramah Kesehatan: Mendorong adanya jalur sepeda dan ruang terbuka hijau yang memadai.
Sinergi dengan Sustainable Development Goals (SDGs)
Upaya yang didorong oleh FKM Unhas ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Dalam target SDGs ini, ditekankan bahwa memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia adalah hal yang esensial.
Fokus Prof. Amran pada kesehatan mental berkaitan erat dengan target SDGs untuk mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan. Selain itu, penguatan layanan primer dan monitoring sosial di tingkat kelurahan mendukung target cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage). Melalui pendekatan Healthy City yang diusung oleh tokoh seperti Prof. Sukri Palutturi, FKM Unhas berperan aktif dalam menciptakan kota yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga menjamin hak-hak kesehatan warganya secara inklusif (SDGs Tujuan ke-11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).
Penutup: FKM Unhas sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Prof. Amran menegaskan bahwa forum diskusi dan riset yang dilakukan oleh akademisi bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan sebagai bentuk pendampingan berbasis data. Dengan modal besar Makassar sebagai pusat layanan kesehatan nasional di Indonesia Timur, kolaborasi antara praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan diharapkan dapat melahirkan kebijakan publik yang lebih pro-rakyat dan berorientasi pada pencegahan.
“Kita mulai dari satu contoh nyata di kelurahan. Itu adalah praktik politik kesehatan yang sebenarnya,” pungkasnya.