MAKASSAR – Persoalan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan sering kali dipandang hanya dari sudut pandang medis atau klinis. Namun, bagi Basir, S.K.M., M.Sc., seorang akademisi muda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Dalam sebuah diskusi mendalam bertajuk “Ngopi Bareng” yang diadakan pada pertengahan Februari 2026, Basir memaparkan mengapa kawasan Tallo di Makassar memerlukan atensi khusus melalui pendekatan kesehatan urban yang terintegrasi.
Menyelami Laboratorium Kehidupan: Dari Kelas ke Lapangan
Sejak bergabung sebagai staf pengajar di FKM Unhas pada tahun 2021, Basir telah memilih jalur yang jarang diambil oleh banyak akademisi: terjun langsung ke titik-titik paling rentan di masyarakat. Baginya, kesehatan lingkungan tidak bisa hanya dipelajari melalui buku teks di dalam ruang kelas yang nyaman. Lapangan adalah laboratorium yang sesungguhnya, tempat di mana kebijakan diuji oleh kenyataan pahit yang dihadapi warga setiap hari.
Pengalaman Basir tidak datang secara instan. Sebagai pengelola Praktik Belajar Lapangan (PBL) mahasiswa FKM Unhas, ia telah menyisir berbagai daerah di Sulawesi Selatan, mulai dari kabupaten Pangkep hingga Takalar. Namun, perhatiannya selalu kembali ke Makassar, khususnya kawasan Tallo. Wilayah ini bukan sekadar lokasi administratif bagi Basir, melainkan cermin dari paradoks pembangunan kota besar di Indonesia.
Tallo: Potret Paradoks Kesehatan Lingkungan di Makassar
Kawasan Tallo, terutama di sekitar RW 5 yang terletak di belakang SMK 5 Makassar, diidentifikasi sebagai salah satu titik dengan kondisi terberat. Masalah utamanya tampak sederhana namun berdampak sistemik: ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Tanpa adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang merata, warga terpaksa membuang limbah domestik mereka ke ruang-ruang yang tidak semestinya, yang pada gilirannya mencemari tanah dan sumber air.
Basir menjelaskan bahwa problem di Tallo tidak bisa dipahami secara sektoral. Isu limbah dan sanitasi yang buruk saling bertautan dengan masalah sosial lainnya seperti tingginya angka kriminalitas, peredaran narkoba, hingga konflik antarkelompok. Semua ini membentuk apa yang ia sebut sebagai “ekosistem kerentanan”. Ketika lingkungan fisik rusak, ketahanan sosial masyarakat pun ikut rapuh.
Kepemimpinan Lokal dan Harapan di Tengah Keterbatasan
Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Basir mencatat adanya titik-titik cahaya dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Di beberapa tingkat RT dan RW, terdapat sistem pengelolaan sampah swadaya yang masih bertahan sejak dirintis oleh dosen-dosen senior FKM Unhas terdahulu.
Namun, keberlanjutan program ini sering kali terbentur pada masalah klasik perkotaan: ketidakjelasan insentif bagi petugas pengumpul sampah, lemahnya dukungan operasional dari pemerintah kota, serta sistem iuran warga yang tidak stabil. Di sisi lain, wilayah yang cenderung stabil biasanya didukung oleh kepemimpinan lokal yang aktif dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan tidak hanya membutuhkan dana, tetapi juga integritas kepemimpinan di tingkat akar rumput.
Integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs)
Analisis yang dipaparkan oleh Basir sejalan dengan agenda global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya pada SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Upaya yang dilakukan akademisi FKM Unhas ini menekankan bahwa untuk mencapai masyarakat yang sehat, sebuah kota harus mampu menyediakan sanitasi yang layak dan pengelolaan limbah yang aman.
Kondisi di Tallo merupakan pengingat bahwa tujuan SDG 11—yakni menjadikan kota inklusif, aman, dan berkelanjutan—masih jauh dari pangkuan masyarakat di kawasan kumuh perkotaan (slum areas). Penanganan kesehatan urban yang diusulkan FKM Unhas juga menyentuh SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), karena kegagalan mengelola sampah di kawasan pesisir seperti Tallo berdampak langsung pada kualitas air dan ekosistem laut (SDG 14). Melalui keterlibatan akademisi dalam mendengar dan hadir di lapangan, FKM Unhas berupaya menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat, demi mewujudkan prinsip “No One Left Behind”.
Infrastruktur Dasar: Akar dari Segala Persoalan
Dalam diskusi lintas disiplin bersama para pakar hukum dan kebijakan publik, Basir menegaskan kembali bahwa lemahnya infrastruktur dasar tetap menjadi batu sandungan utama. Distribusi fasilitas lingkungan hingga ke tingkat paling bawah sering kali timpang. Hal ini diperparah dengan persoalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitas.
Ia juga menyoroti potensi munculnya limbah baru dari program-program nasional yang tengah berjalan. Sebagai akademisi, ia memilih untuk tetap kritis dan berhati-hati. “Kami terus menelusuri data dan berdiskusi dengan pakar lingkungan serta kelautan untuk melihat dampak jangka panjangnya bagi warga,” tuturnya.
Kesimpulan: Kesehatan Kota adalah Keadilan Sosial
Menutup refleksinya, Basir menekankan bahwa membicarakan kesehatan kota berarti membicarakan martabat manusia. Lingkungan yang tercemar bukan sekadar masalah teknis sampah, melainkan bukti adanya ketidakadilan dalam pembangunan. Bagi FKM Unhas, pengabdian di Tallo adalah bentuk keberpihakan kepada mereka yang sering kali tidak terdengar suaranya di ruang-ruang rapat pemerintahan yang sejuk.
Tallo mungkin penuh dengan masalah, namun di sanalah tempat di mana intervensi kesehatan lingkungan paling bermakna bisa dimulai. Dengan terus hadir, mendengar, dan bertahan di lapangan, akademisi muda seperti Basir membuktikan bahwa peran universitas bukan hanya mencetak sarjana, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kualitas hidup bangsa.